Vaksin Meningitis Langka, Jemaah Umrah Jangan Sampai Terlantar

28-09-2022 / KOMISI IX
Anggota Komisi IX DPR RI Kurniasih Mufidayati. Foto: Munchen/Man

 

Kelangkaan vaksin meningitis tengah melanda Indonesia. Kementerian Kesehatan mengonfirmasi mulai langkanya vaksin meningitis karena kapasitas produksi dari dua produsen vaksin yang dipesan Kemenkes terbatas.

 

Menanggapi hal ini, Anggota Komisi IX DPR RI Kurniasih Mufidayati meminta agar pemerintah melalui lintas kementerian melakukan koordinasi bersama agar calon jamaah umrah Indonesia tidak terlantar. Salah satu yang bisa dilakukan sebagai langkah strategis adalah dengan melakukan lobi dengan Pemerintah Arab Saudi tentang syarat vaksin meningitis sebagai syarat wajib jamaah umrah. 

 

"Saat ini tengah ada perubahan beberapa regulasi umrah ini mungkin jadi momentum untuk membicarakan beberapa hal termasuk syarat vaksin meningitis. KJRI Jeddah menyebut di lapangan tidak ada lagi pemeriksaan untuk vaksin meningitis. MUI juga menyebut pemerintah Arab Saudi baru tahu jika vaksin meningitis mengandung zat haram. Ini bisa jadi momentum untuk melakukan lobi," papar Kurniasih dalam keterangannya, Rabu (28/9/2022).

 

Kemenkes sebagai operator pengadaan vaksin meningitis hanya berfungsi menyediakan layanan vaksin meningitis karena syarat kewajiban vaksin meningitis berasal dari pemerintah Arab Saudi. 

 

"Untuk jangka pendek perlu dilakukan langkah bersama khususnya dari Kemenkes dan Kemenag untuk penyediaan vaksin bagi jamaah umrah. Lakukan audit dari total yang stok vaksin yang ada dengan rencana pengadaan ke depan dibandingkan dengan calon jamaah umrah yang sudah membayar dan siap berangkat. Sementara jangka panjang bisa melakukan lobi ke pemerintah Arab Saudi terkait syarat vaksin ini," ujar Anggota DPR RI Dapil DKI Jakarta II ini.

 

Politisi Fraksi PKS ini juga meminta agar Dinas Kesehatan di Pemerintah Daerah memantau stok vaksin meningitis di masing-masing wilayah dan dilaporkan secara berkala ke pusat. Ia juga meminta agar tidak ada pihak-pihak yang mempermainkan harga di tengah kelangkaan vaksin ini. 

 

"Tindakan jangka pendek bisa dilakukan berdasarkan data yang akurat. Selain itu pastikan harganya tidak dipermainkan sehingga justru memberatkan calon jamaah umrah. Mereka sedang melaksanakan hak ibadahnya yang diliindungi regulasi bukan menjadi komoditas pasar yang bebas dipermainkan," ungkapnya. (ann/aha)

BERITA TERKAIT
Virus HMPV Ditemukan di Indonesia, Komisi IX Minta Masyarakat Tak Panik
10-01-2025 / KOMISI IX
PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Nihayatul Wafiroh mengapresiasi langkah cepat Kementerian Kesehatan terkait ditemukannya virus Human...
Dukung MBG, Kurniasih: Sudah Ada Ekosistem dan Ahli Gizi yang Mendampingi
07-01-2025 / KOMISI IX
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi IX DPR RI Kurniasih Mufidayati, menyatakan dukungannya terhadap implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang...
Nurhadi Tegaskan Perlunya Pengawasan Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis
07-01-2025 / KOMISI IX
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi IX DPR RI, Nurhadi, menegaskan komitmennya untuk mengawal pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang...
Dukung Program MBG, Legislator Tekankan Pentingnya Keberlanjutan dan Pengawasan
07-01-2025 / KOMISI IX
PARLEMENTARIA, Jakarta – Pemerintah secara resmi meluncurkan program Makanan Bergizi Gratis (MBG) pada 6 Januari 2025 di 26 provinsi. Program...